Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sekretariat mempunyai fungsi untuk :

  1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan pangan;
  2. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  4. Penataan organisasi dan tata laksana;
  5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1)Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, Rencana Kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan

2)Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, Rencana Kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai   fungsi :

  1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  7. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  8. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  9. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
  10. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  11. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  12. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  14. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.

  1. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan pengelolaan cadangan pangan.

  1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

  • Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
  2. Penyusunan programa pertanian;
  3. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  4. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air;
  5. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  6. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  7. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  8. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  9. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
  10. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  12. Seksi Prasarana

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan air.

  1. Seksi Sarana

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

  1. Seksi Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan programa penyuluhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyuluhan di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, penyebaran informasi penyuluhan serta pengelolaan pengembangan usaha.

  • Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.  Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  3. Pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  7. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  10. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

  1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

  • Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  2. Penyediaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
  3. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  4. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  5. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  7. Pemberian rekomendasi teknis terkait izin usaha di bidang perkebunan;
  8. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  10. Seksi Produksi Perkebunan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.

  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan

  1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

  • Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Petenakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  3. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  5. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  6. Pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  8. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  9. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  10. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  11. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi

Tugas pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan

  1. Seksi Kesehatan Hewan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan

  1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Tugas pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan

Close
Close